KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam perencanaan dan penanggulangan bencana melalui Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) dan Aplikasi dalam Kajian Risiko Bencana (KRB).

Pelatihan yang berlangsung di Kota Kupang, 18–19 November 2026, tersebut melibatkan staf Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengolah data geospasial dan mengintegrasikannya ke dalam kajian risiko bencana, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program, penentuan prioritas pembangunan, serta pengalokasian anggaran penanggulangan bencana secara lebih tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida NTT, Yohanes Paut, saat membuka kegiatan tersebut, Rabu (18/11/2026), mengatakan ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan pemerintah menghadapi bencana.
“Data informasi yang baik akan menentukan bagaimana ke depannya kita melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana yang ada di NTT,” kata Yohanes.
Menurut dia, pemanfaatan GIS memungkinkan pemerintah menggabungkan berbagai jenis data dalam satu peta, termasuk data kerusakan rumah akibat bencana dengan data sosial ekonomi masyarakat.
Melalui analisis tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang rumahnya mengalami kerusakan sekaligus memiliki keterbatasan ekonomi. Informasi ini penting untuk menentukan kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan dalam program bantuan dan pemulihan pascabencana.
Yohanes juga mencontohkan pengalaman penanganan gempa Flores yang memperlihatkan pentingnya ketepatan pencatatan koordinat lokasi. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan lokasi fasilitas atau bangunan yang dilaporkan rusak tidak sesuai dengan posisi sebenarnya ketika ditampilkan dalam peta.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses verifikasi lapangan, pendataan kebutuhan masyarakat, hingga penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia menegaskan, keterbatasan ruang fiskal daerah juga menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Karena itu, data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat mengarahkan pembiayaan daerah sekaligus memperkuat usulan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat.
“Data yang tepat, di lokasi yang tepat untuk keputusan yang tepat itu saat ini kita sementara lakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD NTT, Richard Pelt, mengatakan setiap kejadian bencana berkaitan erat dengan karakteristik geografis dan kondisi wilayah tempat bencana terjadi. Oleh karena itu, informasi mengenai ancaman bencana harus dihubungkan dengan data penduduk, bangunan, serta tingkat kerusakan di wilayah terdampak.
“Bencana itu dia tidak terjadi di ruang hampa. Bencana itu terjadi pada satu letak kondisi lokasi geografis,” kata Richard.
Ia menjelaskan, Kajian Risiko Bencana merupakan proses analisis yang mengintegrasikan tiga komponen utama, yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat risiko suatu wilayah sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pengurangan risiko bencana.
Hasil kajian tersebut juga penting untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah agar kebijakan pembangunan mempertimbangkan potensi ancaman bencana.
Richard menambahkan, salah satu tantangan dalam penyusunan KRB adalah memperoleh dan mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, pemanfaatan hasil kajian risiko bencana di tingkat kabupaten/kota masih perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks tersebut, BPBD memiliki peran dalam penyusunan dan pemanfaatan KRB, sedangkan Bapperida berperan memastikan hasil kajian terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pelatihan ini diharapkan memperkuat koordinasi kedua perangkat daerah tersebut, terutama dalam penyusunan, pembaruan, dan pemanfaatan kajian risiko bencana secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam penguatan penanggulangan bencana.
Program Policy Official SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, mengatakan peningkatan kapasitas ASN juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah provinsi untuk menjalankan fungsi asistensi dan penelaahan Kajian Risiko Bencana kabupaten/kota.
Menurut Selvister, mekanisme tersebut membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah karena penyusunan KRB mencakup berbagai aspek dan komponen yang memerlukan keahlian berbeda.
“Saya kira juga nanti di ke depan urusan asistensi KRB yang nanti akan diurus oleh provinsi itu timnya akan lintas juga,” katanya.
Ia mencontohkan mekanisme validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi. Pola kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam membentuk tim asistensi dan penelaahan KRB di tingkat provinsi.
Dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi, proses penelaahan diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi serta karakteristik risiko di setiap kabupaten/kota.
Selvister menegaskan, penguasaan perangkat GIS harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap petunjuk teknis penyusunan KRB. Kedua aspek tersebut menjadi bekal penting bagi aparatur yang nantinya terlibat dalam asistensi dan penelaahan dokumen kajian risiko bencana.
“Jadi kita perlu tahu bagaimana pakai GIS-nya tapi juga kita perlu tahu Juknis yang mengaturnya,” ujarnya.
Pada hari pertama pelatihan, Rabu (18/11/2026), peserta mendapatkan materi mengenai perencanaan pembangunan berbasis data geospasial dan pemanfaatannya dalam Kajian Risiko Bencana. Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan dasar GIS serta praktik pengolahan dan pemetaan data.
Selanjutnya, pada Kamis (19/11/2026), peserta dijadwalkan mempelajari tahapan penyusunan KRB serta melakukan praktik penggunaan GIS untuk kajian bahaya dan kerentanan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan evaluasi pembelajaran dan penyusunan rencana tindak lanjut oleh BPBD dan Bapperida.
Melalui pelatihan ini, peserta juga diharapkan dapat membagikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada rekan kerja di masing-masing instansi.
Dengan demikian, kemampuan pengolahan data geospasial tidak hanya dimiliki oleh peserta pelatihan, tetapi dapat berkembang menjadi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memperbarui peta risiko, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menentukan lokasi dan sasaran program penanggulangan bencana secara lebih akurat.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan di NTT yang lebih tangguh terhadap bencana, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.









