SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DISIARKAN
KUPANG, 24 September 2026 — Pemerintah Kota Kupang mulai menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) periode 2027–2031 melalui workshop awal yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang bersama Program SIAP SIAGA, Kamis (24/9). Kajian ini diharapkan memberi dasar yang lebih jelas bagi pemerintah untuk menentukan lokasi dan bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana.
Kota Kupang pertama kali memiliki dokumen KRB untuk periode 2017–2022, tetapi dokumen tersebut belum ditetapkan sebagai Peraturan Wali Kota. Dokumen periode 2022–2026 kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2025. Pemerintah kota berencana menetapkan KRB yang baru sebagai peraturan wali kota setelah dokumennya selesai dan memperoleh rekomendasi BNPB. (jdih.kupangkota.go.id)
Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Pelt, SH, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda, Yanuar Dally, SH, MSi menegaskan bahwa pembaruan KRB harus berguna bagi pengambilan keputusan. “Kita tidak sekadar memperbarui dokumen. Kita sedang memperbarui cara kita membaca risiko dan cara kita melindungi warga,” katanya.
Jeffrey meminta agar informasi risiko diperhitungkan sejak awal ketika pemerintah merencanakan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya. BNPB juga menempatkan KRB sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan dan penataan ruang daerah. Jika hasil kajian tidak digunakan, pembangunan berpotensi menambah paparan warga dan aset terhadap ancaman yang sebenarnya telah diketahui. (www.bnpb.go.id)
Dengan dukungan SIAP SIAGA, penyusunan KRB Kota Kupang dikerjakan oleh Norman Riwu Kaho, SP. MSc, Kristian Nggelan,SE., dan Dr. Yulius Suni, ST., MSc. Tim memaparkan hasil sementara pemetaan bahaya di 51 kelurahan. Data untuk sepuluh dari 11 jenis ancaman telah masuk; data penyakit berpotensi wabah masih diperlukan. Norman memperkirakan kajian bahaya baru sekitar 60 persen selesai karena tim masih harus menyusun peta gabungan multiancaman dan melakukan validasi lapangan bersama BPBD.
Pemetaan sementara menunjukkan bahwa cuaca ekstrem, kekeringan, dan gempa bumi mencakup wilayah yang luas. Kebakaran hutan dan lahan menonjol di perbukitan selatan, sementara beberapa ancaman pesisir terkonsentrasi pada lokasi tertentu. Lai Lai Bisi Kopan, Fatubesi, Pasir Panjang, dan Tode Kisar termasuk kelurahan yang perlu dicermati dalam analisis multiancaman awal. Temuan itu belum menunjukkan tingkat risiko akhir.
Untuk sampai pada penilaian risiko, tim masih harus melengkapi kajian kerentanan dan kapasitas. Menurut Kristian, kapasitas dinilai melalui dua sisi: Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) untuk melihat kesiapsiagaan warga di tingkat kelurahan. Hasil keduanya kemudian digunakan bersama data bahaya dan kerentanan untuk menentukan tingkat risiko bencana. BNPB menggunakan 71 indikator dalam penilaian IKD. (dkms.bnpb.go.id)
Pada hari yang sama, pengisian IKD yang dipimpin Kristian memasuki tahap diskusi kelompok terarah. Sementara itu, survei IKM akan dilakukan oleh tim yang dibentuk BPBD dengan menemui narasumber kunci di kelurahan. Tim survei akan menggunakan aplikasi InaRISK Personal untuk mengumpulkan data kesiapsiagaan masyarakat. (bnpb.go.id)
Kristian menjelaskan bahwa hasil kajian kelak harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Analisis IKD akan membantu menunjukkan bagian dari kapasitas pemerintah daerah yang perlu diperkuat, sedangkan gabungan data bahaya, kerentanan, dan kesiapsiagaan masyarakat akan menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik menurut jenis ancaman dan lokasi. Dengan demikian, rekomendasi dapat menyebut kecamatan atau kelurahan yang memerlukan tindakan tertentu.
Hasil pekerjaan tim juga tidak hanya berupa naskah KRB. Kristian menyebut empat keluaran yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang: dokumen KRB, album peta, tabulasi angka dan indeks, serta data spasial. Data spasial disediakan agar pemerintah kota dapat menggunakan dan meninjau kembali hasil pemetaan ketika diperlukan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest Ludji, meminta agar catatan kejadian dari perangkat daerah turut memperkuat kajian. “Data ini sebaiknya bukan hanya menunjukkan kejadian bencana, tetapi juga kapan terjadi, siapa korbannya, di mana lokasinya, dan tingkat keparahannya seperti apa,” kata Ernest.
Ernest juga menyoroti lokasi yang telah terbangun meskipun peruntukannya berbeda dalam perencanaan kota. Menurutnya, penetapan KRB sebagai peraturan wali kota penting agar hasil kajian menjadi rujukan resmi bagi perangkat daerah, termasuk dalam urusan perencanaan dan pekerjaan umum, serta bagi pelaku usaha.
Norman mengatakan akses terhadap data dan penyesuaian analisis selama asistensi dengan BNPB menjadi tantangan penyusunan. Tim menargetkan pendataan IKD dan IKM serta validasi peta bahaya selesai pada Oktober. Setelah asistensi pertama mengenai kerangka acuan kerja dilakukan bulan lalu, asistensi berikutnya direncanakan pada November dan Desember.
“Setelah dokumen ini selesai, masih ada asistensi atau konsultasi dengan BNPB minimal tiga kali. Dalam praktiknya bisa lebih,” kata Norman. Ia menjelaskan bahwa BNPB akan menerbitkan surat rekomendasi setelah hasil konsultasi disetujui. Rekomendasi itulah yang diperlukan sebelum Pemerintah Kota Kupang menetapkan KRB melalui Peraturan Wali Kota.
SELESAI
