Oleh: Andre Vincent Wenas
Jokowi bilang dia sampai tertidur di mobil saat melewati jalan rusak di Lampung. Mulus. Sampai mulas dan jadi malas berkomentar. Sebuah satire khas Jokowi, tentu saja.
Lalu mengenai jalan rusak yang sudah terlalu lama, perbaikannya akan diambil alih pemerintah pusat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berdalih jalanan itu rusak gegara pengusaha membebani tonase kendaraan angkutannya melebihi kapasitas.
Tapi menurut warga, kondisi rusaknya jalan itu sudah lama, ada yang bilang sudah lebih 10 tahun.
Itulah bedanya, Jokowi menghadapi masalah jalan rusak langsung beri solusi, ambil alih tanggung jawab dan segera bereskan. Tapi Arinal Djunaidi malah menyasar kambing hitam, cari alasan, malah sempat-sempatnya bersambil tepuk tangan. Solusi terhadap masalah yang sudah sepuluh tahun itu datangnya dari Presiden, bukan dari pemda setempat. Sebenarnya ini sangat memalukan.
Langsung 800 milyar rupiah akan dikucurkan pemerintah pusat untuk perbaikan 15 ruas, termasuk yang barusan dilewati Pak Jokowi, Tapi bakal ada pembagian tugas juga, jalan propinsi itu tanggung jawabnya Gubernur, dan jalan kabupaten itu oleh Bupati/Walikota. Tapi yang sudah lama rusaknya (dan tidak diperbaiki) akan diambil alih pemerintah pusat.
Jalan adalah infrastruktur penting yang menunjang mobilitas perekonomian dan kehidupan sosial. Warga Lampung sudah fasih bercerita bagaimana kendaraan mereka kerap terperosok di tengah jalan, bukan di pinggir jalan. Lantaran tengah jalannya berupa kubangan lumpur.
Apa-apa jadi mahal, bahan bakar, biaya perawatan, buang-buang waktu di jalan, maka otomatis inflasi tedongkrak naik. Kita tidak tahu apakah masih ada pungli di sepanjang jalan. Pergerakan orang dan barang jadi susah, dan sama sekali tidak efisien.
Bagaimana kinerja pemerintahan daerah selama ini di-review secara detail, artinya bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten bekerja. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasannya?
Bagaimana anggaran daerah selama ini dikelola? Apakah sudah sesuai dan akuntabel? Antara rencana dan aktualisasinya apakah cocok?
Apakah selama ini ada yang mengritisinya? Berapa APBD Lampung? Dan berapa di setiap kabupatennya?
Sudah saatnya masyarakat setempat lebih vokal lagi, tidak bisa hanya mengandalkan DPRD saja, apalagi mebiarkan pemda setempat bekerja tanpa kontrol sosial. Lampung buktinya.
Untuk soal jalanan, kesesuaian antara rencana versus aktualnya hanya bisa diperiksa lewat jalan darat, bukan naik helikopter. Dengan begitu terasa mulus jalannya atau malah bikin mules.
Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023
*Andre Vincent Wenas*,MM,MBA. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
