DIWAWANCARAI WARTAWAN SYDNEY MORNING HERALD

Suatu waktu saya dihubungi seorang wartawan. Saya lupa namanya. Wartawan itu memperkenalkan diri sebagai wartawan Sydney Morning Herald. Saya sedikit terkejut. Pasalnya ini adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Sydney, Australia dan merupakan surat kabar tertua di sana. Ada apa gerangan wartawan asing mewawancarai saya?. Ini juga menjadi pengalaman pertama saya diwawancarai media asing. Karena itu saya bertanya kepadanya, informasi apa yang diperlukan dari saya. Wartawan itu menjawab; “Saya ditugaskan redaksi untuk wawancara bapak terkait program gubernur NTT untuk sekolah jam 5.00 pagi bagi anak-anak SMA”. Saya terdiam sejenak lalu mengajukan pertanyaan tambahan kepadanya. Pertanyaan tambahannya demikian;”Mengapa isu itu menarik bagi media anda. Kalau bisa silahkan wawancara dinas pendidikan provinsi ya”. Wartawan itu menjawab; “Saya diminta mewawancarai bapak karena kami mencermati dari berbagai informasi, bapak bersuara keras untuk menolak sekolah jam 5.00. Lagi pula, sekolah jam 5.00 adalah yang pertama di dunia sehingga menjadi perhatian media kami”. Saya mengiyakan permintaannya dengan menyampaikan bahwa saya tidak bisa berbahasa inggris sehingga berkenan wawancaranya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Wartawan itu menyanggupi.

***

Perihal sekolah jam 5.00 WITA di NTT menjadi kebijakan kontroversial Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang ramai diperbincangkan tahun 2022. Bahkan kebijakan ini mendapat sorotan dari Kementrian Pendidikan dan kementrian dalam negeri. Kepada koran Sydney Morning Herald saya sampaikan bahwa saya memang menolak program ini. Hemat saya, ini adalah program yang aneh karena muncul secara tiba-tiba tanpa kajian memadai. Apa urgensinya sekolah jam 5.00 ? Kasarnya, ini adalah kebijakan tiba masa tiba akal. Pokoknya terapkan saja tanpa perlu banyak bertanya. Dinas pendidikan siap grak. Sekolah-sekolah manut tanpa protes. Mereka hanya menggerutu dalam hati. Tidak ada yang berani protes terbuka. Jika protes, bisa langsung diteriaki “namkak” oleh pak gubernur. Jadilah semua instansi tiarap dan sepakat menyatakan sekolah jam 5.00 itu terobosan untuk kemajuan NTT.

***

Saya dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, maka untuk model kebijakan seperti itu, harus merujuk pada minimal dua prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak. Sementara itu, belum ada studi yang menjustifikasi jika sekolah dimulai lebih pagi dan menambah lama jam sekolah memiliki signifikansi terhadap etos belajar, kedisiplinan, dan prestasi siswa. Karena itu

Kebijakan masuk sekolah pukul 5.00 justeru dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak jika tetap dijalankan dan tidak segera dilakukan mitigasi. Bayangkan, orang tua harus bangun jam 3.00 untuk siap sarapan anak. Anak harus bangun jam 4.00 untuk persiapan. Dan lebih parah lagi, jam 4.30 itu belum ada kendaraan umum yang beroperasi di jalan. Anak-anak wajib diantar orang tua. Bagaimana dengan orang tua yg tidak punya kendaraan pribadi. Itu hal-hal yg wajib dipertimbangkan sebelum kebijakan itu diterapkan.

***

Atas protes itu, saya diundang mengikuti rapat bersama lintas kementerian antara lain, Kemendikbudristek, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT untuk membahas kebijakan aneh itu. Saya tetap menyampaikan pendapat sebagaimana saya sampaikan di atas. Dalam rapat itu, semua sepakat bahwa program itu perlu dikaji ulang dengan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur.

***

Meski demikian, program itu terus berjalan. Dinas pendidikan provinsi dan beberapa sekolah yang ditunjuk pasang badan untuk menyukseskan program itu. Saya bahkan mengeluarkan pernyataan keras demikian: “Dinas pendidikan dan sekolah diharapkan tidak melaksanakan kebijakan gubernur karena didasari rasa takut. Laksanakanlah kebijakan kalau itu bermanfaat. Bukan karena rasa takut”. Sebenarnya saya kuatir juga mengeluarkan statemen seperti itu karena saya tahu beliau gubernur yang galak. Bisa-bisa saya kena semprot kalau dianggap menentang kebijakannya. Tapi saya pikir beliau juga tahu bahwa layanan pendidikan tidak untuk coba-coba yg berujung merugikan anak. Program sekolah jam 5.00 akhirnya baru bisa berhenti ketika jabatan pak gubernur Laiskodat selesai. Penjabat gubernur Ayodia Kalake mencabut kebijakan itu. Sekolah kembali normal. Demikian ceritera saya kepada wartawan Sydney Morning Herald. Setelah itu saya tidak cek lagi seperti apa beritanya. Toh, saya juga tidak mengerti bahasa inggris he he he.