(Catatan: Darius Beda Daton)
Saya mencermati aksi demo yang dilaksanakan oleh Aliansi Expedisi Lembata (AXEL) dan Forum Parlemen Jalanan (FORMALEN) di depan Kantor Bupati Lembata pada Rabu, 08 April 2026. Puluhan truk ekspedisi berjejer dan poster-poster dipajang. Aksi ini dipicu rusaknya dermaga Ferry Waijarang yang ditabrak kapal milik ASDP, KMP Inerie II pada November 2025. Gara-gara kerusakan dermaga itu, akses bongkar muat kendaraan roda empat yang menjadi jembatan distribusi logistik terhenti. Dampak ekonomi sangat dirasakan masyarakat Lembata. Jika dihitung kerugian materiil selama 5 bulan ini, mungkin sudah puluhan miliar. Pekerja ekspedisi dan pedagang antar pulau paling merasakan dampaknya. Karena itu sangat wajar jika mereka menggelar aksi demo.
***ASDP
Saya menaruh empati yang tinggi atas kegelisahan mereka. Bayangkan kalau kita berada di posisi mereka. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Sementara mereka punya tanggung jawab kepada istri dan anak. Mungkin juga mereka punya pinjaman di bank, koperasi atau lembaga keuangan lain yang harus dilunasi. Jika tidak, bunganya terus naik dan mencekik. Saya beberapa kali berkomunikasi via telepon dengan para anggota aliansi ekspedisi. Mereka juga mengirim beberapa video aktifitas pelabuhan dan dugaan pungutan liar yang merebak. Saya mendengar apa yang mereka keluhkan dan memikirkan bagaimana caranya menolong mereka keluar dari persoalan ini. Sebenarnya sudah ada solusi sementara yaitu kapal sandar di Pelabuhan Lewoleba hingga pelabuhan Ferry Waijarang selesai diperbaiki. Namun muncul masalah lain yaitu jasa buruh yang membengkak dan pungutan liar yang merebak. Kondisi ini juga memicu kenaikan harga barang karena mobilisasi logistik mengalami peningkatan biaya operasional. Ini sudah hukum pasar. Soal pungutan liar, sudah kami bereskan bersama setelah koordinasi ke ASDP. Tidak boleh lagi ada pungutan bagasi tanpa dasar hukum dan biaya bagasi disetor ke nomor rekening pribadi petugas. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan PT ASDP Indonesia membangun kembali dermaga Ferry Waijarang yang rusak. Itu kewajiban ASDP selaku operator. Di sinilah peran pemerintah daerah Kabupaten Lembata untuk terus menerus berkomunikasi mempercepat pembangunan dermaga itu.
***
Apakah peran koordinasi itu sudah dilakukan Pemda Lembata? Berikut ini saya ingin berbagi ceritera bagaimana getolnya seorang John Arimon, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata berkoordinasi kepada semua pihak untuk percepatan perbaikan dermaga. Selaku pengawas pelayanan publik, saya sendiri kerap ditelpon pak Jhon untuk urusan ini. Sejak bulan November 2025 hingga April 2026, sudah tidak terhitung berapa kali kami saling berkoordinasi dan memikirkan bagaimana caranya percepatan pembangunan dermaga yang rusak. Bahkan Pak Jhon melontarkan inisiatif mencari opsi kapal lain selain kapal milik ASDP, misalnya kapal PELNI yang bisa sandar di pelabuhan kecil. Komunikasi kami selalu saya koordinasikan ke manajemen PT ASDP Cabang Kupang. Hemat saya, Pak Jhon itu orang yang sangat memaknai tanggung jawab jabatannya. Dia sangat gelisah ketika jawaban ASDP nampak seperti abu-abu dan tidak ada kejelasan dan kepastian kapan perbaikan dermaga dilakukan.
***
Sekali waktu, pak Jhon mengirim pesan WhatsApp yang isinya perhitungan kerugian masyarakat dan Pemkab Lembata akibat rusaknya dermaga selama beberapa bulan. “Pak Darius, taksasi kerugian setiap bulan pasca absenya kapal Feri sandar di pelabuhan Feri Waijarang baik untuk PAD, pemilik Ekspedisi, para pelapak dan buruh pelabuhan diperkirakan sekitar 680-an juta. Jumlah itu belum termasuk pedagang kelontong yg menitipkan barangnya lewat kendaraan ekspedisi dan naiknya harga barang kebutuhan pokok. Mohon atensinya agar masyarakat Lembata bisa keluar dari lilitan kesulitan ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak”. Saya meneruskan itu ke manager ASDP agar menjadi atensi. Koordinasi resmi melalui surat dari Pemda Lembata ke PT ASDP dan surat jawaban ASDP ke Pemda Lembata juga terus kami diskusikan bersama guna mencari upaya percepatan. Hingga akhirnya tim survey dari ASDP Pusat mendatangi langsung dermaga Waijarang dan menghasilkan dua kesepakatan. Pertama; perbaikan pelabuhan feri akan segera dilakukan oleh ASDP. Kedua; akan dilakukan rencana uji coba sandar dengan kapal yang ukurannya lebih kecil. Saya terus berkoordinasi ke ASDP untuk rencana uji coba tersebut dan mohon mengirim nakhoda senior yang berani.
***
Dan pada tanggal 10 April lalu, KMP Ile Mandiri telah melakukan olah gerak untuk uji coba sandar di Dermaga Waijarang. Namun rencana sandar itu gagal. Saya menanyakan alasan gagal sandar ke ASDP dan dijawab demikian: “KMP Ile Mandiri telah melakukan uji coba sandar tetapi kondisi arus bawah yg sangat kuat menyebabkan Nakhoda tidak berani melakukan sandar karena khawatir akan keselamatan kapal dan bisa menyenggol breasthing dolpin nomor 4 yang sudah miring dan sewaktu-waktu bisa roboh lagi. Kita juga perlu safety terhadap keselamatan penumpang dan kapal”. Untuk sementara upaya koordinasi kami terhenti di situ. Kita menunggu perbaikan pelabuhan yang akan segera dikerjakan. Semoga catatan singkat ini bisa menjawab satu poin tuntutan aksi demo bahwa rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi membutuhkan kepastian bahwa sistem bekerja dan negara hadir ketika dibutuhkan. Semoga bermanfaat.
