KUPANG – Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk,S.H., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Fernandes, Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin (26/10/2026).

RUPS LB yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), tersebut mengagendakan penetapan dan pengangkatan Komisaris Independen PT BPD NTT. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Komisaris Independen untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam rapat tersebut, Flouri Rita Wuisan resmi dilantik sebagai Komisaris Independen PT BPD NTT. Pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya melengkapi struktur Dewan Komisaris sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan.
Bupati Rote Ndao berharap, momentum RUPS LB dan pelantikan Komisaris Independen tersebut dapat mendorong Bank NTT semakin memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTT memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan perbankan perlu terus dilakukan agar keberadaan Bank NTT memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur NTT, menegaskan bahwa orientasi bisnis Bank NTT tidak semata-mata mengejar keuntungan atau dividen, tetapi juga harus mampu memperluas pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor swasta, serta pelaku usaha di daerah.
Bank NTT juga didorong untuk tidak hanya bergantung pada penyaluran kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi memperluas jangkauan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, jajaran manajemen Bank NTT diharapkan membangun koordinasi secara rutin dengan para kepala daerah se-NTT melalui pertemuan berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan program dan layanan perbankan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di masing-masing daerah.
Aspek tata kelola perusahaan juga menjadi perhatian dalam RUPS LB tersebut. Manajemen Bank NTT didorong memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan manajemen risiko, memperkuat sistem keamanan digital, serta mencegah potensi kecurangan atau fraud di lingkungan perusahaan.
Di sisi lain, Bank NTT diarahkan untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta pemerintah daerah, terutama dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pemerintahan daerah.
Kehadiran Bupati Rote Ndao dalam RUPS LB tersebut mencerminkan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam mendorong penguatan kelembagaan Bank NTT. Diharapkan, berbagai keputusan dan arahan yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret yang berdampak bagi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.
( Sumber : FB Paulus Henuk )










