KUPANG – Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., mengawali agenda kerjanya di Kota Kupang dengan menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Mayjen TNI (Purn.) Herman Musakabe, di Hotel Harper Kupang, Senin (26/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat tali silaturahmi sekaligus bertukar pandangan mengenai pembangunan dan kemajuan Provinsi NTT, termasuk berbagai peluang pengembangan daerah di masa mendatang.
Dalam pertemuan itu, Herman Musakabe juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao bersama keluarga. Rencana tersebut disambut baik oleh Bupati Rote Ndao.
Menurut Paulus, kunjungan mantan Gubernur NTT itu nantinya menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan sekaligus memperkenalkan lebih jauh potensi daerah dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi lintas generasi kepemimpinan, terutama dalam berbagi pengalaman dan pemikiran mengenai arah pembangunan daerah.
Herman Musakabe dan Rekam Jejak Kepemimpinan di NTT
Herman Musakabe merupakan salah satu tokoh militer dan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam perjalanan pembangunan Provinsi NTT. Lahir pada 18 Juli 1940, ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir militer sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).
Setelah berkarier di lingkungan militer, Herman Musakabe dipercaya mengemban jabatan sipil sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia memimpin NTT selama periode 1993–1998, dengan dua wakil gubernur yang mendampinginya, yakni S.H.M. Lerrick pada periode 1993–1996 dan Piet Tallo pada periode 1996–1998.
Selama masa kepemimpinannya, Musakabe meletakkan perhatian pada pembangunan daerah melalui tujuh program strategis pembangunan NTT. Ketujuh program tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penataan ruang, peningkatan sistem jaringan perhubungan, serta pengembangan pariwisata.
Program-program tersebut mencerminkan perhatian terhadap pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, konektivitas wilayah, dan pengembangan potensi daerah.
Pelopor Penggunaan Motif Tenun dalam Seragam PNS
Salah satu kebijakan Herman Musakabe yang masih dikenang hingga sekarang adalah pemberlakuan seragam bermotif tenun daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan NTT.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mengembangkan sektor pariwisata dan melestarikan identitas budaya lokal.
Pada masa kepemimpinannya, PNS di lingkungan pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di NTT diwajibkan mengenakan pakaian bermotif tenun pada hari Kamis dan Jumat. Kebijakan ini mendorong penggunaan kain tenun lokal sebagai bagian dari identitas aparatur pemerintahan sekaligus memperluas ruang promosi produk kerajinan masyarakat.
Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu warisan kebijakan yang melekat dalam kehidupan birokrasi di NTT. Penggunaan pakaian bermotif daerah juga berkembang di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk penguatan identitas dan kebudayaan lokal.
Melalui kebijakan tersebut, Musakabe menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan budaya daerah. Kain tenun tidak hanya dipandang sebagai produk kerajinan tradisional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk mendukung pengembangan pariwisata.
Menggagas Nikah Massal untuk Pelayanan Masyarakat
Selain kebijakan di bidang ekonomi dan kebudayaan, Herman Musakabe juga dikenal sebagai salah satu penggagas pelaksanaan nikah massal di Provinsi NTT.
Program tersebut lahir dari perhatian terhadap masyarakat yang belum memiliki kepastian administrasi perkawinan. Melalui pelaksanaan nikah massal, pasangan suami istri memperoleh kesempatan untuk mengesahkan perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta nikah massal terbesar pada masa kepemimpinannya. Jumlah pasangan yang mengikuti kegiatan tersebut disebut mencapai sekitar 5.000 pasangan.
Dalam sebuah kesempatan, Musakabe pernah menceritakan bahwa gagasan nikah massal sempat menjadi bahan candaan di kalangan sesama gubernur ketika mereka menghadiri pertemuan kepala daerah. Namun, gagasan tersebut kemudian mendapat perhatian dan diikuti oleh sejumlah provinsi lainnya.
Bagi Musakabe, pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin. Ia memandang bahwa berbuat baik kepada sesama merupakan nilai kehidupan yang harus terus dipelihara.
Ia juga meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada orang lain pada akhirnya akan membawa manfaat, sebagaimana pengalaman hidup yang pernah dirasakannya.
Warisan Pemikiran bagi Pembangunan Daerah
Rekam jejak Herman Musakabe memperlihatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari program pembangunan fisik, tetapi juga dari keberanian melahirkan gagasan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Tujuh program strategis pembangunan, kebijakan penggunaan motif tenun daerah, serta pelaksanaan nikah massal menjadi bagian dari catatan perjalanan kepemimpinannya di NTT.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Rote Ndao, pertemuan antara Bupati Rote Ndao dan Herman Musakabe menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi sekaligus memperkaya perspektif mengenai pembangunan daerah.
Rencana kunjungan Herman Musakabe bersama keluarga ke Rote Ndao diharapkan dapat semakin mempererat hubungan serta membuka ruang silaturahmi dengan masyarakat setempat.
Pertemuan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pengalaman dan pemikiran para pemimpin terdahulu merupakan salah satu sumber pembelajaran penting dalam melanjutkan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.










