Menu

Dark Mode
Ketika Istana Negara Tenggelam Lolos Dramatis, Persekota Dapat Suntikan Semangat dari Serena Francis Perserond Akhiri Perjuangan di ETMC XXXIV dengan Kepala Tegak KIPP Indonesia Tetapkan Dewan Presidium Nasional dan Majelis Nasional Periode 2025-2030 AJI Desak Media Massa Tidak Diskriminatif terhadap Minoritas Gender dan Seksual di Lombok PSK Kabupaten Kupang Tundukkan Perserond Rote Ndao 2–0 di ETMC XXXIV Ende

PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM

HANYA 8 PERSEN PUBLIK YANG MENILAI JOKOWI TERKAIT PKI

badge-check

SIARAN PERS 5
SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC)

Jakarta, 1 Oktober 2021

Hanya ada 8 persen publik Indonesia yang percaya dengan pandangan bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis’ yang dirilis secara daring pada Jumat, 1 Oktober 2021 di Jakarta.

Survei opini publik ini digelar pada 15 – 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Terdapat 981 responden yang valid terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Manajer Program SMRC, dalam presentasenya menyebut bahwa mayoritas warga tidak percaya presiden Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI. “Ada 75 persen warga yang tidak percaya dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI,” tegasnya. Sementara itu, ada 16 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, lanjut Saidiman, tidak terdapat perkembangan berarti mengenai sikap atau pendapat warga mengenai isu Jokowi terkait PKI. Dari tahun 2017 sampai 2021, hanya ada sekitar 3 sampai 8 persen warga yang setuju dengan pandangan bahwa Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI.

Artinya “warga umumnya tidak peduli atau tidak termakan dengan isu bahwa presiden adalah orang atau terkait PKI,” tambah Saidiman.

–AKHIR SIARAN PERS–
Foto : KOMINFO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

KIPP Indonesia Tetapkan Dewan Presidium Nasional dan Majelis Nasional Periode 2025-2030

17 November 2025 - 13:40 WITA

Trending Post PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM