Menu

Dark Mode
Salus Populi Suprema Lex Esto: Bupati Rote Ndao Tegaskan Keselamatan Rakyat Lewat Penguatan Layanan Puskesmas Liverpool Bungkam Marseille 3-0 di Velodrome, Selangkah Lagi ke 16 Besar Liga Champions AJI: Keputusan MK Perkuat bahwa Sengketa Pers Harus Ditangani oleh Dewan Pers 16 Januari 2026 Memperingati Sejumlah Hari Penting, dari Isra Miraj hingga Hari Remaja Baik Nasional Isra Miraj 2026 Diperingati 27 Rajab 1447 Hijriah, Jatuh pada 16 Januari Laras Faizati divonis hukuman masa percobaan enam bulan, namun tidak perlu menjalaninya – ‘Vonis bersalah membuat orang takut bicara’

PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM

PRIMA Minta Partisipasi Publik dalam RUU TPKS

badge-check

Jakarta – Taklale.Com, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengapresiasi keputusan DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Menurut PRIMA, keputusan ini adalah keputusan yang dinantikan serta diperjuangkan oleh Gerakan Perempuan dan para korban kekerasan seksual selama tujuh tahun terakhir.

Pengesahan tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022. Persetujuan diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

Juru Bicara PRIMA Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, Minaria Christyn, mengatakan saat ini kita tengah menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual, yang ditandai dengan lonjakan jumlah laporan dan kompleksitas kasus yang menimpa perempuan dan anak-anak.

“Kasus-kasus seperti korban kekerasan seksual yang bunuh diri di Jawa Timur, atau juga pemerkosaan terhadap anak-anak di institusi pendidikan dasar baru-baru ini, sangat memukul kita semua. Itu mengapa RUU TPKS menjadi tumpuan para korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan dan keadilan,” urai Minaria, Selasa (18/01) kepada awak media.

Selain itu, PRIMA mendorong pemerintah segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) dan menyusun draft sandingan DIM (Daftar Inventarisasi masalah) RUU TPKS versi pemerintah yang akan diberikan kepada DPR.

Minaria juga meminta agar DPR RI dan Pemerintah tetap membuka ruang bagi partisipasi publik yang akan memberikan saran dan masukan. Ini untuk memastikan RUU TPKS memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan, serta menguatkan keterhubungan sistem peradilan pidana yang terpadu dengan sistem layanan pemulihan.

“Terakhir, PRIMA sebagai partainya rakyat biasa yang peduli pada isu perempuan mengajak rakyat Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan kelompok rentan lainnya untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga RUU TPKS ini disahkan menjadi Undang-Undang,” tegas Minaria.

Sumber Berita : PRIMA

(Foto : Juru Bicara PRIMA Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, Minaria Christyn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

AJI: Keputusan MK Perkuat bahwa Sengketa Pers Harus Ditangani oleh Dewan Pers

20 January 2026 - 23:50 WITA

Trending Post PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM