Menu ✖

Otomatis
Breaking News

PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM

PRIMA Minta Partisipasi Publik dalam RUU TPKS

badge-check

PRIMA Minta Partisipasi Publik dalam RUU TPKSPerbesar

Jakarta – Taklale.Com, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengapresiasi keputusan DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Menurut PRIMA, keputusan ini adalah keputusan yang dinantikan serta diperjuangkan oleh Gerakan Perempuan dan para korban kekerasan seksual selama tujuh tahun terakhir.

Pengesahan tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022. Persetujuan diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

Juru Bicara PRIMA Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, Minaria Christyn, mengatakan saat ini kita tengah menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual, yang ditandai dengan lonjakan jumlah laporan dan kompleksitas kasus yang menimpa perempuan dan anak-anak.

“Kasus-kasus seperti korban kekerasan seksual yang bunuh diri di Jawa Timur, atau juga pemerkosaan terhadap anak-anak di institusi pendidikan dasar baru-baru ini, sangat memukul kita semua. Itu mengapa RUU TPKS menjadi tumpuan para korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan dan keadilan,” urai Minaria, Selasa (18/01) kepada awak media.

Selain itu, PRIMA mendorong pemerintah segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) dan menyusun draft sandingan DIM (Daftar Inventarisasi masalah) RUU TPKS versi pemerintah yang akan diberikan kepada DPR.

Minaria juga meminta agar DPR RI dan Pemerintah tetap membuka ruang bagi partisipasi publik yang akan memberikan saran dan masukan. Ini untuk memastikan RUU TPKS memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan, serta menguatkan keterhubungan sistem peradilan pidana yang terpadu dengan sistem layanan pemulihan.

“Terakhir, PRIMA sebagai partainya rakyat biasa yang peduli pada isu perempuan mengajak rakyat Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan kelompok rentan lainnya untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga RUU TPKS ini disahkan menjadi Undang-Undang,” tegas Minaria.

Sumber Berita : PRIMA

(Foto : Juru Bicara PRIMA Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, Minaria Christyn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Berita Terkait

112 Mahasiswa Undana Selesaikan KKN di 12 Desa Kabupaten Rote Ndao

26 Aug 2026 - 19:42 WITA

112 Mahasiswa Undana Selesaikan KKN di 12 Desa Kabupaten Rote Ndao

Badan Kehormatan DPRD TTU Diminta Segera Menuntaskan Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD dalam Kasus Intimidasi terhadap dr. Icha Pakaenoni

24 Jul 2026 - 07:50 WITA

Badan Kehormatan DPRD TTU Diminta Segera Menuntaskan Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD dalam Kasus Intimidasi terhadap dr. Icha Pakaenoni

Bupati Rote Ndao Fokus Perkuat Ketahanan Pangan, Kolaborasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Generasi Muda

21 Jul 2026 - 23:34 WITA

Bupati Rote Ndao Fokus Perkuat Ketahanan Pangan, Kolaborasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Generasi Muda
Trending PEMERINTAHAN-POLITIK-HUKUM dan HAM