SIARAN PERS
Kupang, 18 Juni 2026 –
Ketika bencana terjadi, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya sekaligus menjadi pihak yang pertama bertindak. Karena itu, membangun ketangguhan masyarakat sebelum bencana datang menjadi pesan utama yang mengemuka dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang dilaksanakan di Kupang, Kamis (18/6).
Pesan tersebut disampaikan secara senada oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kegiatan yang sekaligus menjadi momentum apresiasi bagi sepuluh kecamatan percontohan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi KENCANA Pratama.
Suasana apresiasi terasa ketika sepuluh camat menerima penyematan Pin KENCANA Pratama dan rompi penghargaan di hotel Harper Kupang sebagai simbol keberhasilan mereka membangun kolaborasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Kupang atas dukungan dan komitmen mereka dalam mengembangkan model pengurangan risiko bencana berbasis kecamatan.
Bagi Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, capaian tersebut merupakan bukti bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun oleh satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan saja.
“Tangguh itu gotong royong. Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi multi-ancaman bencana hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama, kerja kolaboratif,” kata Gubernur dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan enam kecamatan di Kota Kupang dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang mencapai status KENCANA Pratama harus menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan lain di seluruh NTT. Ia berharap kecamatan yang telah lebih dahulu menjalankan KENCANA dapat menjadi mentor bagi wilayah lain yang akan mengikuti jejak yang sama.
Lebih jauh, Gubernur mengingatkan bahwa penghargaan yang diberikan hari itu tidak boleh dipahami sebagai sekadar seremoni.
“Ini harus menjadi tonggak sejarah baru dalam pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula responsif menjadi preventif dan partisipatif,” tegasnya.
Pesan serupa disampaikan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Ia mengingatkan bahwa Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor hingga dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.
Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola penanggulangan bencana harus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan menjembatani koordinasi lintas desa, kelurahan, dan perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan KENCANA tidak boleh diukur dari aspek administratif semata.
“Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ujarnya.
Suharmanto juga mengingatkan bahwa status KENCANA Pratama bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal menuju tingkat Madya dan Utama yang membutuhkan penguatan kapasitas, tata kelola, dan kolaborasi yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa masyarakat adalah first responder ketika bencana itu datang. Sehingga penguatan masyarakat terkait pengelolaan risiko bencana harus menjadi hal yang bersifat fundamental yang harus dilakukan,” katanya.
Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategis dalam membangun ketangguhan masyarakat karena mampu menghubungkan berbagai inisiatif pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah, desa, kelurahan, komunitas, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Gerakan KENCANA sendiri merupakan inisiatif Kemendagri yang dikembangkan untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui penguatan peran camat sebagai koordinator kolaborasi di tingkat lokal. Program ini mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana secara bersama-sama.
Sejak mulai diimplementasikan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang pada Agustus 2025, model ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seluruh sepuluh kecamatan percontohan berhasil memenuhi indikator awal yang ditetapkan dan memperoleh status KENCANA Pratama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem koordinasi, regulasi kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya lokal mulai terbangun dan berjalan secara efektif.
Usai kegiatan pembukaan, tim monitoring dan evaluasi dari Kemendagri dan BNPB melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Kota Lama di Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang untuk melihat secara langsung implementasi KENCANA di tingkat kecamatan.
Di Kecamatan Kota Lama, tim memperoleh gambaran mengenai berbagai praktik baik yang telah berkembang. Kecamatan tersebut telah membangun kerja sama dengan 37 Posyandu yang tersebar di 10 kelurahan sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, dua sekolah di wilayah tersebut, yakni SD Negeri 1 Bonipoi dan SMA Katolik Giovanni, telah mengembangkan program Sekolah Tangguh Bencana.
Temuan-temuan lapangan tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi yang tidak hanya menilai capaian program, tetapi juga mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Melalui monitoring dan evaluasi terpadu ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi KENCANA, berbagai tantangan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana di Nusa Tenggara Timur.
Dengan meningkatnya ancaman bencana dan perubahan iklim, pesan yang muncul dari Kupang hari itu terasa semakin relevan: ketangguhan tidak dibangun ketika bencana datang, melainkan jauh sebelum sirene peringatan berbunyi.
–TAMAT—
