ESSAY:
Oleh: Julianus Akoit, mantan Wartawan
Pada akhir abad ke-19, di wilayah yang kini bernama Democratic Republic of the Congo, Raja Leopold II menjanjikan sesuatu yang terdengar mulia: pembangunan, perdagangan, dan kemajuan bagi Afrika Tengah. Dunia Eropa menyambutnya dengan tepuk tangan. Mereka menyebutnya proyek peradaban.
Tetapi sesudahnya hutan-hutan Kongo berubah menjadi ruang eksploitasi karet dalam skala besar. Tanah dibuka, masyarakat adat dipaksa tunduk, dan ruang hidup perlahan dirampas. Jutaan manusia terjerumus ke dalam salah satu tragedi kolonial paling gelap dalam sejarah modern.
Sejarah ternyata memiliki satu kebiasaan aneh: kerakusan jarang datang sambil mengaku rakus. Ia hampir selalu datang dengan nama yang terdengar mulia.
Mungkin karena itu film dokumenter, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, terasa mengganggu. Sebab film itu memperlihatkan sesuatu yang tampak baru, padahal sesungguhnya sangat tua: pembangunan yang perlahan berubah menjadi mekanisme penguasaan, ketika negara dan modal duduk di satu meja, dan ketika kata-kata seperti “kepentingan nasional”, “ketahanan pangan”, atau “transisi energi” mulai terdengar seperti mantra yang tak boleh dipertanyakan.
Dan dari situlah pertanyaan yang paling mengusik muncul: Pesta babi ini sebenarnya tentang apa? Dan sebenarnya, siapa babinya?
Sebab dalam kebudayaan Melanesia, babi bukan hewan sembarangan. Ia bagian dari ritus, simbol relasi sosial, penanda kehormatan, dan bagian dari perayaan kehidupan komunal. Tetapi dalam metafora politik, babi sering berubah bentuk. Ia menjadi lambang kerakusan—nafsu yang tak pernah kenyang, perut yang tak pernah mengenal batas.
Dan sejarah menunjukkan: kerakusan selalu pandai menyamar. Kadang ia memakai jas. Kadang memakai seragam. Kadang berbicara dengan bahasa birokrasi. Kadang datang membawa peta pembangunan. Dan kadang, ia mengutip masa depan bangsa.
Di Papua kita melihat pola itu bekerja. Tanah adat dipetakan ulang. Hutan jutaan hektare dipindahkan ke dalam dokumen konsesi. Ruang hidup masyarakat berubah menjadi target proyek. Alat berat masuk. Aparat hadir. Lalu masyarakat diminta mengerti bahwa semua ini dilakukan demi Indonesia.
Bahasanya terdengar agung. Tetapi sejarah kolonialisme memang selalu pandai memilih kata. Dulu ia memakai istilah “peradaban.” Kini ia memakai istilah “pembangunan.” Yang berubah hanyalah pakaiannya. Nafsunya tetap sama.
Dalam sejarah kolonial modern, ada istilah Latin yang terkenal: terra nullius—tanah kosong. Istilah ini dipakai penjajah Eropa di Australia untuk menganggap wilayah adat seolah-olah tidak bertuan. Sebab masyarakat pribumi tidak dianggap memiliki konsep kepemilikan sebagaimana hukum kolonial memahaminya.
Maka tanah itu dianggap kosong. Dan tanah yang dianggap kosong selalu mudah dirampas.
Di Papua, istilah “tanah kosong” memang mungkin tidak diucapkan secara langsung. Tetapi logikanya terasa akrab. Hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan, ruang spiritual, dan rumah kebudayaan masyarakat adat, tiba-tiba hadir di meja negara sebagai “kawasan proyek”.
Padahal tidak ada tanah kosong. Yang ada hanyalah tanah yang gagal dipahami oleh kekuasaan. Sebab bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah ingatan. Di sana ada kubur leluhur, cerita asal-usul, ritus, doa, mata air, dan identitas.
Tanah bukan benda. Ia hubungan. Dan hubungan yang diputus secara paksa selalu meninggalkan luka. Di titik inilah persoalannya tidak lagi sederhana. Ini bukan sekadar soal proyek. Yang sedang dipertaruhkan adalah cara manusia memahami dunia.
Filsuf Jerman Martin Heidegger pernah mengingatkan bahwa modernitas mengubah alam menjadi standing reserve—persediaan yang siap dieksploitasi. Dunia tidak lagi dilihat sebagai rumah, melainkan gudang.
Gunung berhenti menjadi gunung. Ia berubah menjadi potensi energi. Hutan berhenti menjadi hutan. Ia menjadi angka investasi. Sungai berhenti menjadi ibu air. Ia menjadi saluran industri.
Dan ketika segala sesuatu berubah menjadi persediaan, manusia pun perlahan ikut berubah menjadi angka.
Mungkin di sinilah krisis terbesar zaman kita. Bukan kerusakan alam. Tetapi kerusakan cara memandang alam.
Sebab ketika manusia mulai melihat bumi hanya sebagai objek ekonomi, maka pohon kehilangan kesakralannya, tanah kehilangan ingatannya, dan manusia kehilangan rasa hormat.
Dalam Laudato Si’, Paus Fransiskus menyebut gejala ini sebagai technocratic paradigm: keyakinan bahwa teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi dapat menyelesaikan semua persoalan.
Paradigma ini percaya segala sesuatu dapat diukur. Segala sesuatu dapat dikelola. Segala sesuatu dapat dikendalikan. Tetapi hidup tidak pernah sesederhana spreadsheet.
Sebab manusia bukan statistik. Dan tanah bukan grafik pertumbuhan.
Yang menarik, kritik seperti ini bukan hanya datang dari Gereja. Geografer sosial David Harvey memperkenalkan istilah accumulation by dispossession—akumulasi melalui perampasan.
Kapitalisme modern, kata Harvey, tidak tumbuh hanya dengan menciptakan barang baru. Ia tumbuh dengan mengambil ruang hidup orang lain, memindahkan sumber daya dari masyarakat lokal ke pusat-pusat akumulasi modal.
Kalimat itu terdengar teoritis. Tetapi di Papua, ia berubah menjadi kenyataan. Ketika masyarakat dipindahkan, ketika tanah adat berubah status, ketika hutan berpindah tangan, teori tiba-tiba memiliki wajah manusia.
Dan wajah itu sering tampak muram. Karena yang hilang bukan hanya pohon. Yang hilang adalah bahasa hutan, pengetahuan lokal, ritus adat, dan rasa aman untuk hidup sebagai diri sendiri.
Trauma ekologis perlahan berubah menjadi trauma sosial. Ketika tanah hilang, masyarakat kehilangan pekerjaan.
Ketika pekerjaan hilang, konflik rumah tangga meningkat. Ketika pengungsian terjadi, perempuan memikul beban lebih besar. Ketika ketegangan masuk ke rumah, anak-anak mewarisi luka.
Jadi benar: proyek besar tidak pernah berhenti pada ekonomi. Ia selalu masuk ke dapur manusia. Dan sering kali masuk secara brutal tetapi legal.
Di titik ini kita berjumpa dengan konsep filsuf Kamerun Achille Mbembe: necropolitics. Politik tentang siapa yang boleh hidup aman dan siapa yang dapat dikorbankan.
Siapa yang dilindungi. Siapa yang boleh menderita. Dan siapa yang dianggap harga yang layak dibayar demi kemajuan.
Pertanyaan itu menjadi penting ketika aparat keamanan hadir lebih cepat daripada dialog.
Ketika warga dipanggil karena mempertahankan tanah. Ketika penolakan terhadap proyek lebih mudah dicurigai daripada didengar.
Karena kadang kekerasan modern tidak bekerja melalui peluru. Ia bekerja melalui izin. Melalui birokrasi. Melalui surat keputusan. Melalui bahasa hukum yang dingin.
Dan seperti diingatkan Hannah Arendt melalui gagasan banality of evil, kejahatan besar sering tidak lahir dari monster. Ia lahir dari orang-orang biasa yang terlalu patuh kepada sistem.
Mungkin itu sebabnya yang mengerikan dari zaman ini bukan karena terlalu banyak orang jahat. Tetapi terlalu banyak orang yang berhenti bertanya.
Lalu Gereja berdiri di persimpangan jalan. Berpihak kepada siapa? Kepada proyek? Kepada stabilitas? Atau kepada umat kecil yang kehilangan tanah?
Sebab sejarah Gereja mengajarkan bahwa ketika lembaga terlalu dekat dengan kekuasaan, suara kenabian perlahan kehilangan gema. Padahal dalam Injil, keberpihakan kepada yang kecil bukan tambahan. Ini intinya.
Mungkin itu sebabnya salib-salib merah di tanah adat Merauke terasa begitu mengguncang. Ia bukan sekadar simbol religius. Ia teriakan. Ia luka yang diberi bentuk. Ia doa yang berubah menjadi perlawanan.
Lalu kita kembali kepada pertanyaan awal. Pesta babi, sebenarnya siapa babinya? Mungkin jawabannya bukan satu nama. Bukan satu rezim. Bukan satu institusi.
Mungkin ia sebuah watak zaman. Watak yang mengukur kemajuan dengan angka tetapi lupa menghitung air mata. Watak yang menghitung investasi tetapi gagal menghitung kehilangan. Watak yang terlalu sibuk membangun jalan tetapi lupa menjaga arah.
Dan mungkin yang paling menakutkan: babi itu tidak selalu berada di luar diri kita. Kadang ia hidup diam-diam dalam sistem. Kadang bersembunyi di balik istilah. Kadang duduk di ruang rapat. Kadang berbicara tentang masa depan sambil mengunyah hutan pelan-pelan.
Sebab kerakusan memang tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai kerakusan. Ia datang membawa proposal. Membawa pidato. Membawa proyek. Lalu tersenyum di depan kamera.
Dan ketika hutan habis, tanah hilang, manusia tercerabut dari akarnya, kita baru sadar bahwa sejak awal mungkin kita salah memahami judulnya.
Yang mengerikan dari Pesta Babi bukan karena terlalu banyak babi. Yang mengerikan adalah ketika kerakusan berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang menyelamatkan dunia. (*****)
( sumber : FB Darius Beda Daton)







